Apel Siaga Relawan 8

Hari Ahad, 29 Januari 2009, bertempat di Silang Monas DPW PKS DKI Jakarta melaksanakan Apel Siaga Relawan 8. Apel ini dihadiri oleh seluruh Struktur Korwil RW sampai DPW, Gema Keadilan, Relawan Perempuan, Relawan Orange dan lain-lain. Relawan 8 dibentuk untuk mendukung program sosial PKS yaitu Pos Penanggulangan Bencana. Jakarta adalah daerah rawan bencana banjir dan kebakaran. Relawan 8 adalah suatu bentuk pelayanan sosial PKS dalam melayani masyarakat. Nampak hadir Ketua Relawan 8 Adang Daradjatun, Sekjen DPP PKS Annis Matta, Keta MPR Hidayat Nurwahid, Ketuan Umum DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua Badan Humas Dedi Supriadi, Anggota DPR Rama Pratam dan Nursanita Nasution, Dani Anwar dan lain-lain. Apel dimulai pukul 9.00 wib. Nampak pula Tarzan, Doyok dan Nurbuat sebagai anggota masyarakat yang menjadi Relawan 8. Berikut foto liputannya.

Foto : Ibrahim / PKS

Demi Kemanusiaan, TIFATUL : SAYA SIAP DIPENJARA

Jakarta, Polda Metro Jaya hari ini Kamis (15/1) memanggil Presiden PKS, Tifatul SEMBIRING, Ketua DPW PKS DKI, Triwisaksana dan Agus Setiawan sebagai tersangka terkait dengan aduan Panwaslu. Ketiganya dijerat pasal 269 UU No.10 tahun 2008. Menurut Panwaslu PKS disinyalir melakukan kampanye terselubung saat melakukan demo Aksi Solidaritas Palestina Jumat (2/1) yang dihadiri oleh 200 ribu-an massa.

Tifatul merasa belum pernah diklarifikasi Panwaslu tentang tuduhan tersebut. Oleh sebab itu PKS akan mengajukan nota protes ke Panwaslu. “Belum ada omongan apa-apa, baik teguran lisan maupun tulisan kok ujug-ujug saya jadi tersangka, ada apa ini dengan Panwaslu?” Tanya Tifatul.

Lebih lanjut Tifatul menegaskan, “Ini bukan kampanye. Ini adalah aksi kemanusiaan yang juga dilakukan di Negara-negara lain seperti Inggris, Spanyol, Australia, Amerika, Yunani dan Negara lain.”Pada aksi lalu spanduk yang diusung PKS antara lain bertuliskan “Save Palestine”, “Zionism Destroys Humanity, Act Now”, dan “One Man One Dollar to Save Palestine”. Dalam aksi itu tidak ada satupun spanduk yang berisi tulisan terkait dengan kampanye partai.

Rakyat Palestina berhak atas kedaulatan dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam amanat pembukaan UUD 1945. “Aksi kita ini dilandasi dengan semangat menjalankan UUD, bukan kita mau menyampaikan visi misi luar negeri PKS seperti yang dituduhkan Panwaslu”, sangkal Tifatul.

Kalau maslah bendera PKS dipermaslahkan, Tifatul menegaskan bahwa aksi demo itu harus jelas siapa yang melakukannya. “Karena ini kan identitas, semua kelompok yang berdemo juga biasanya bawa identitas, baik itu ormas maupun mahasiswa. Karena yang demo PKS ya wajar dong kita bawa bendera partai!” tegasnya. Identitas ataupun bendera selain berfungsi sebagai tanda juga memudahkan polisi melakukan identifikasi jika dalam aksi tersebut terjadi kekacauan.

Ketika ditanya tentang kesiapan menghadapi ancaman hukuman atas dirinya, dengan tegas Tifatul menjawab, “Kalau saya harus dihukum karena aksi solidaritas untuk rakyat Palestina yang menderita, demi kemanusiaan saya siap dipenjara!”

CP: A.Mabruri MA (Humas PKS), mobile : 0818905516

Sumber : Siaran Pers Resmi DPP PK Sejahtera (15/01/09)

PKS Dapat Mendulang Simpati Masyarakat

Demonstrasi kemanusiaan yang mengerahkan puluhan ribu kader Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) itu berujung pada penetapan status Tifatul Sembiring sebagai tersangka. Tifatul dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan melanggar peraturan kampanye yang ditetapkan KPU.

JAKARTA – PKS dapat mendulang simpati publik setelah polisi menetapkan Presiden PKS Tifatul sebagai tersangka. Apalagi isu yang diusung partai ini adalah isu kemanusiaan, yakni kejinya agresi Israel terhadap Palestina.

Demikian kesimpulan wawancara Koran Jakarta dengan analis politik dari Charta Politika, Burhanudin Muhtadi, dan pengamat politik dari Unversitas Paramadina Bima Arya.

Kedua pengamat politik itu menanggapi penetapan Tifatul Sembiring sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye. “Tidak dapat dimungkiri, isu Palestina menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia. Publik akan banyak bersimpati pada Tifatul. Masyarakat lebih concern pada penindasan Israel di Palestina daripada pelanggaran pemilu yang dilakukan PKS,” kata Burhanudin Muhtadi.

Polisi telah menetapkan Tifatul sebagai tersangka karena memimpin demonstrasi massa PKS. Demo yang memakai atribut partai tersebut dilaporkan oleh Panwaslu DKI Jakarta sebagai kampanye terselubung.

Selain Tifatul, dua orang terlapor lainnya, yaitu Ketua DPW PKS DKI Jakarta dan Ketua DPD Jakarta Pusat M Agus, telah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, Kamis (15/1) ketiga petinggi PKS itu diperiksa.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah menilai demo PKS melanggar Undang-Undang tentang Pemilu. Selain itu, PKS melanggar aturan kampanye.

“Jika PKS bisa mengeksploitasi isu ini dengan baik yang mengesankan Tifatul dan PKS sebagai partai tertindas, PKS diuntungkan berlipat ganda,” papar Burhanudin.

Burhanudin menyebut kondisi demikian dengan istilah the power of powerless. PKS dapat mencari celah keuntungan di tengah ketidakberuntungan dengan status tersangka Tifatul. “Kalau berhasil, PKS dapat meraih simpati public yang luar biasa,” tegas Burhanudin.

Keyakinan Burhan itu bukan tanpa alasan. Perhatian publik atas kasus pelanggaran kampanye PKS disandingkan dengan agresi Israel ke Palestina, tidak berbanding lurus. Publik jauh lebih peduli terhadap isu Palestina.

“Hal ini bukan berarti meniadakan implikasi hukum atas PKS. Namun, potensi untuk mengeruk keuntungan status Tifatul dan PKS saat ini sangat terbuka lebar,” ujar Burhanudin.

Makin Tinggi

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya mengatakan isu Palestina saat ini menjadi isu yang efektif untuk dipolitisasi karena banyak yang bersimpati dengan isu tersebut. Status tersangka para petinggi PKS itu bisa memiliki dua efek. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan PKS, kasus ini akan digiring dan dipolitisasi.

“Mereka akan mengatakan PKS telah memolitisasi isu agama, PKS tidak fair atau PKS licik. Jadi isu itu memang isu yang sebenarnya agak tidak enak,” kata Bima.

Namun sebaliknya, perseteruan PKS dengan Panwaslu itu juga bisa membuat suara PKS malah akan tinggi. PKS diprediksi akan mendulang untung ditengah perseteruan dengan Panwaslu ini. Kalangan muslim yang pro-Palestina akan menguatkan simpatinya pada PKS karena dianggap pasang badan terhadap isu kemanusiaan.

Bingung

Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan kebingungannya atas penilaian Panwaslu itu. Aksi damai menentang agresi militer Israel ke Palestina dianggap sebagai bagian dari kampanye. Padahal, dalam aksi 2 Januari 2009 lalu, tidak ada ajakan untuk memilih partai.

“Yang kita lakukan adalah aksi kemanusiaan. Ini kita lakukan karena kita lihat ada 900 korban meninggal warga sipil Palestina dan ribuan korban yang terluka,” kata Tifatul.

Lebih lanjut, ia menyatakan aksi tersebut merupakan pengejawantahan dari hak berekspresi yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Terlebih, sebelum aksi dilakukan, partai sudah meminta izin dari pihak kepolisian untuk menggelar aksi.

Penggunaan simbol partai, menurutnya, untuk menunjukkan identitas pihak yang menggelar aksi. Ia memandang tindakan tersebut sebagai demo yang bertanggung jawab dari PKS.


Sumber: Koran Jakarta 150109 Hal-3

Aksi Solidaritas untuk Palestina

Aksi Solidaritas untuk Palestina yang diadakan kembali Ahad (12/01) dihadiri sekitar 350.000 orang. Massa berkumpul di pelataran monas sebelum melakukan long march ke bundaran HI. Hadir Ketua MPR RI, perwakilan ummat Budha, perwakilan PGI dan beberapa ormas. Aksi ini menuntut segera diakhirinya pendudukan Israel terhadap Palestina

Aksi teatrikal. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerobos camp Israel.

Tampak Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan mantan Wakapolri Adang Daradjatun di barisan depan aksi solidaritas.

Aksi Solidaritas untuk Palestina diikuti sekitar 350.000 orang

Pengirim: mdw Update: 12/01/2009 Oleh: mdw
http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=6677

Masyarakat Tunjukkan Solidaritas untuk Palestina di Bundaran HI

Jakarta (2/1)- Masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menunjukkan rasa solidaritas kepada rakyat Palestina yang kini masih dihantui serangan-serangan bom dan rudal tentara Israel di Kota Gaza. Tewasnya 400 lebih warga sipil di Palestina di bawah pandangan masyarakat dunia benar-benar membuat marah rakyat Indonesia dan meminta seluruh pihak yang berwenang untuk menghentikan serangan brutal Israel terhadap rakyat Palestina tersebut. Demikian suara yang dikumandangkan lebih dari 200 ribu warga yang berdemonstrasi di Bundaran HI, siang ini (2/1), yang dikoordinir oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Aksi yang digalang PKS ini merupakan aksi keduanya di Jakarta, dimana sebelumnya pada hari Rabu (31/12/2008), sekitar 1500 Pandu Keadilan menggeruduk Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan Petisi kepada Pemerintah Amerika Serikat tentang kecaman kepada Israel dan permintaan kepada Pemeritah AS untuk menggunakan pengaruhnya menghentikan serangan brutal Israel tersebut. Unjuk rasa lebih 200 ribu orang ini dipastikan merupakan unjuk rasa terbesar di Indonesia terkait serangan Israel terakhir kepada rakyat Palestina.

Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Solidaritas Palestina hari ini, Tubagus Arif, menyatakan undangan kepada masyarakat untuk hadir telah disampaikan melalui iklan di media cetak pada hari rabu lalu. “Dari laporan korlap-korlap daerah, kami memastikan sekitar 200 ribu orang akan hadir selesai sholat Jum’at hari ini,” ujar Tubagus. Selain menggalang doa dan menunjukkan sikap kepada Pemerintah AS melalui Kedubesnya, aksi ini juga akan mengggalang dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui kampanye ‘One Man One Dollar Save Palestina’.

Dana hasil penggalangan rencananya akan diserahkan kepada rakyat Palestina melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP). Target capaian dana untuk aksi hari ini adalah Rp 2 Milyar. “Mungkin termasuk kecil, tapi rasa solidaritas dan doa rakyat Indonesia kami yakin akan mampu menguatkan rakyat Palestina menghadapi kekejian Israel,” tutur Tubagus disela-sela persiapan acara aksi. Tubagus juga mengimbau masyarakat Jakarta yang baru mengetahui acara ini untuk bergabung bersama 200 ribu peserta aksi lainnya. Sekaligus ia juga meminta maaf kepada para pengguna kendaraan bermotor yang pada siang hingga sore nanti kemungkinan akan terganggu bila melintasi jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

Sumber : Siaran Pers Resmi Bahumas PKS DKI Jakarta

Kaum Muda dan Kepemimpinan Transformatif

Dalam perjalanan sejarah bangsa, tak bisa dipungkiri bahwa kaum pemuda senantiasa mengambil peran-peran historis yang menentukan wajah bangsa ini ke depan. Beberapa momentum sejarah seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, masa revolusi tahun 1945, dan selanjutnya senantiasa diwarnai oleh peran heroik pemuda. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Mohammad Natsir lahir di zamannya adalah ketika berusia muda di bawah usia 30 tahun. Mereka menjadi pencetus, penggerak, dan pendobrak zamannya dan mengajak bangsanya untuk mau berubah dan terbebas dari kungkungan penjajah. Dalam periode pasca kemerdekaan, ketika orientasi perjuangan lebih dititikberatkan pada koreksi atas perilaku rezim yang korup, kaum muda juga menempatkan posisi mereka sebagai pembawa perubahan. Seorang Soekarno yang ketika di masa mudanya menjadi sosok yang dikagumi, penuh kharisma, ternyata di akhir masa kekuasaannya harus menerima kenyataan pahit disingkirkan dari kekuasaan karena rezimnya dianggap korup. Seorang Soeharto yang ketika naik ke puncak kekuasaan masih berumur 40 tahun-an, harus mundur dari kursi kekuasaannya karena praktek korupsi yang dilakukan pemerintahannya. Soekarno dan Soeharto hanyalah sebuah potret sejarah bangsa yang dalam proses peralihan zaman, gagal untuk melakukan proses transformasi kepemimpinan nasional. Mereka gagal untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan perubahan seperti ketika mereka melakukan kritik, koreksi terhadap kepemimpinan atau rezim yang sebelumnya berkuasa. Kekuasaan yang besar, sentralistik, patronistik, dan berlangsung cukup lama telah menempatkan keduanya dalam arus pemikiran yang konservatif, pro-status quo, dan anti perubahan. Segala kritik dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, yang tentu saja mengancam pula akses sumber daya ekonomi. Kehilangan kekuasaan berarti pula kehilangan sumber daya ekonomi. Kekuasaan yang besar dan sentralistik telah memposisikan diri mereka sebagai individu yang tak tersentuh oleh “dosa”. Mereka dianggap “maksum” dari kesalahan politik. Keinginan individu bisa menjadi kebijakan kolektif bangsa. Instruksinya dianggap sebagai titah sang raja. Lingkaran kekuasaan yang patronistis, menempatkan dirinya sebagai seorang bapak yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya. Kekuasaan yang berlangsung cukup lama, telah membuat diri mereka semakin permisif terhadap kealpaan. Konsekuensi logisnya, seperti kata Lord Acton, jelas bahwa Power Tends to Corrupt, kekuasaan tadi cenderung untuk berlaku korup. Seakan mengulangi sejarah, tampilnya tokoh-tokoh muda dalam panggung politik nasional pada era tahun 1966, juga tak lepas dari saham mereka dalam melakukan koreksi dan kritik terhadap rezim yang korup. Ketika kursi kekuasaan bersahabat dengan mereka, saat itu pula pro-status quo dilekatkan pada mereka. Kritik dan komentar miring senantiasa dialamatkan dan menjadi menu keseharian. Jika alur sejarah hubungan kaum muda versus kaum tua senantiasa mengalami pola siklus dan berulang, persoalan transformasi kepemimpinan bangsa tidak akan pernah selesai. Substansi persoalan tidaklah terletak pada situasi yang menghadapkan kaum tua versus kaum muda. Titik krusial persoalan bukanlah pada pola konflik antara pro-status quo versus properubahan. Namun, justru yang menjadi persoalan adalah ada atau tidaknya transformasi kepemimpinan. Jika beberapa waktu lalu, sempat muncul isu kepemimpinan kaum muda, ini berarti mendikotomikannya dengan kepemimpinan golongan tua. Tentu banyak argumen yang membenarkan dikotomi tersebut. Pada kutub ekstrim proponen kepemimpinan kaum muda, alas argumennya berkisar pada soal progresifitas, kreativitas, idealitas yang tinggi dan terjaga yang dimiliki oleh kaum muda. Di samping itu, golongan muda lebih banyak menawarkan banyak perubahan dan terbebas dari beban masa lalu. Pemikiran golongan pemuda yang fresh (segar), creative minority (penuh kreativitas), juga dipandang lebih memungkinkan dirinya untuk menuangkan gagasan-gagasan secara lebih segar dan kreatif. Di pihak lain, pada kutub ekstrim pro-status quo, kaum muda dianggap belum matang secara emosional dalam mengaktualisasikan dan menawarkan kebijakan yang lebih kongkrit ke ranah publik. Kaum muda dianggap lebih banyak berwacana ketimbang memberikan solusi. Kaum muda lebih banyak meminta ketimbang memberikan kontribusi yang nyata dalam masyarakat. Jika pola tadi terus dibangun (konservatisme versus properubahan), sejarah akan tetap mengalami siklus permanen. Artinya, kondisinya akan terus berulang, tanpa ada kemajuan. Oleh karenanya, bercermin dari potret buram model kepemimpinan terdahulu, yang perlu dikedepankan adalah adanya transformasi kepemimpinan. Pola ini dapat berlangsung jika ada anasir kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan Transformatif Dalam beberapa literatur, kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya (Gerald Greenberg and Robert A Baron, Behavior in Organization, Ohio State University, 2003). Akan tetapi, kepemimpinan transformatif berbeda dengan kepemimpinan kharismatik. Soekarno dan Soeharto boleh jadi memiliki kharisma yang luar biasa sehingga dapat mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Di pihak lain, para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara. Secara lebih detil, para pemimpin yang trasformatif memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, seperti yang disebutkan di atas, mereka memiliki kharisma, yang dapat menghadirkan sebuah visi yang kuat dan memiliki kepekaan terhadap misi kelembagaannya. Ini berarti, setiap gerak dan aktivitasnya senantiasa disesuaikan dengan visi dan misi organisasinya. Inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk tetap konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Kedua, mereka senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual. Artinya, mereka selalu membantu dan mendorong para pengikutnya untuk mengenali ragam persoalan dan cara-cara untuk memecahkannya. Ini berarti, para pengikutnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengidentifikasi persoalan dan secara bersama-sama mencari cara penyelesaian yang terbaik. Dalam karakteristik ini, pemimpin transformatif lebih banyak mendengar ketimbang memberikan instruksi. Ketiga, pemimpin yang transformatif memiliki perhatian dan kepedulian terhadap setiap individu pengikutnya. Mereka memberikan dorongan, perhatian, dukungan kepada pengikutnya untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri dan komunitasnya. Keempat, pemimpin transformatif senantiasa memberikan motivasi yang memberikan inspirasi bagi pengikutnya dengan cara melakukan komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal. Kelima, mereka berupaya meningkatkan kapasitas para pengikutnya agar bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada sang pemimpin. Ini berarti, pemimpin transformatif menyadari pentingnya proses kaderisasi dalam transformasi kepemimpinan berikutnya. Ini berbeda dengan model kepemimpinan kharismatik yang memposisikan para pengikutnya tetap lemah dan tergantung pada dirinya tanpa memikirkan peningkatan kapasitas dari para pengikutnya. Keenam, para pemimpin transformatif lebih banyak memberikan contoh ketimbang banyak berbicara. Artinya, Ada sisi keteladanan yang dihadirkan kepada para pengikutnya dengan lebih banyak bekerja ketimbang banyak berpidato yang berapi-api tanpa disertai tindakan yang konkrit. Dalam perspektif kepemimpinan transformatif tadi, sekat yang membatasi antara peran kaum muda dan golongan tua sejatinya justru menjadi jembatan dalam melakukan proses transformasi kepemimpinan. Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada kutub perbedaan cara pandang antara kaum muda versus kaum tua, antara pro kemapanan versus pro perubahan. Persoalan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana membangun mekanisme dan sistem transformasi kepemimpinan. Hal itu hanya bisa berjalan jika ada visi dan konsistensi yang kuat dalam jiwa seorang pemimpin. Dan, itu bukan monopoli kaum tua atau kaum muda saja. Sejarah tidaklah berhenti pada satu noktah generasi. Sejarah akan terus menghadirkan tokoh dan pemimpinnya. Sejarah pula yang akan membuktikan apakah seorang pemimpin akan tercatat dengan tinta emas atau tinta hitam penuh bercak. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berhasil melahirkan pemimpin yang melebihi kemampuannya. Ditulis oleh: Rama Pratama Ketua Presidium GEMA, Mantan Aktivis Mahasiswa Sumber: Harian Seputar Indonesia, Selasa 28 Oktober 2008 hal. 7