Diberdayakan oleh Blogger.
Latest Post

PKS Merasa Lebih Dekat dengan NU dan Muhammadiyah

Written By tonitok on Rabu | 10:54


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Anis Matta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus membangun komunikasi politik secara intensif dengan ormas Islam di Indonesia. PKS merasa tidak pernah memiliki persoalan dengan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Hubungan kami sedang baik-baiknya dengan ormas-ormas Islam," kata Presiden PKS, Anis Matta di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/1).
Belakangan ini, Anis rajin sowan ke tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU di sejumlah daerah, terutama Jawa Timur. Dari hasil sowan itu dia melihat tidak ada resistensi dari Muhammadiyah mau pun NU terhadap PKS. "Kami diterima dengan baik," ujarnya.
Saat ini PKS melihat tokoh Islam di Indonesia sudah lebih dewasa. Para tokoh itu misalnya tidak lagi termakan rumor yang berbau sektarian seperti PKS anti-tahlilan dan maulidan. "Banyak tokoh nadhliyin yang menyatakan soal kabar-kabar itu sudah selesai. Tidak ada persoalan," katanya.
Anis mengaku punya kedekatan pribadi dengan Muhammadiyah dan NU. Kedekatan ini terbangun lewat jenjang pendidikan yang dijalani Anis saat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. 
Anis menyatakan saat SD dia bersekolah di madrasah NU. Sedangkan saat SMP dan SMA dia bersekolah di pendidikan Muhammadiyah. "Secara kultural kami akrab," ujarnya.
Anis juga menceritakan pengalaman PKS mengikuti tahlilan wafatnya KH Sahal Mahfud di kantor MUI. Menurutnya kehadiran dalam acara tahlilan itu menunjukan bahwa PKS tidak mempersoalkan tradisi tahlil yang dilakukan warga nadhliyin.

Bursa Cawabup, Moelyani dan Rizkon Dekati PKS

Written By tonitok on Jumat | 01:50

DEMAK- Bursa pengisian calon wakil bupati belum muncul di permukaan, namun beberapa  tokoh mulai melirik salah satu partai pengusung, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum memiliki bakal cawabup kuat.

Beberapa nama, seperti Pengurus LP Maarif Jateng H Moelyani M Noer dan anggota DPRD Demak Fraksi PKB H Rizkon Malik Fulaesuf, mulai melirik PKS.  Mereka menganggap PKS bisa memuluskan niatannya untuk mendampingi Bupati Demak HM Dachirin Said.

“Betul sudah ada dua nama melakukan pendekatan kepada kami. Mereka H Moelyani M Noer dan  H Rizkon Malik Fulaesuf,” jelas Ketua DPD PKS Demak, Jumaeri, kemarin. Menurut Jumaeri, munculnya dua nama tersebut tak terlalu mengejutkan, karena mereka cukup dikenal di Demak. Seperti Moelyani yang berlatar belakang birokrat, aktif di organisasi NU. Untuk, Rizkon Malik merupakan anggota DPRD Demak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), dianggap mewakili golongan muda PKB. 

Sekretaris PKS Demak, Ahmad Gufron menambahkan, sah-sah saja bila sejumlah nama itu mendekati PKS.  Mereka memiliki peluang sama untuk bisa maju menduduki jabatan wabup dilihat dari kiprahnya selama ini. “Namun kami masih sebatas penjajakan terhadap pelamar tersebut karena memiliki mekanisme dalam menjaring bakal cawabup,” katanya.

 Penjaringan akan dilakukan oleh Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah (Tomda), kendati mekanisme penjaringan sudah berjalan. Tapi bersifat tertutup, tak lagi terbuka seperti saat Pemilukada. PKS berniat mencari sosok bakal cawabup yang memahami visi-misi untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Demak.  Serta bisa bekerja sama dengan Bupati Dachirin.

Terpisah, Moelyani membenarkan telah bertemu dengan pengurus PKS. Hal itu bagian dari ikhtiar untuk bisa maju dalam bursa cawabup. “Tak sebatas PKS, saya juga sudah bertemu dengan pengurus DPC PPP dan PKB Demak, partai pengusung Bupati Dachirin Said,” ungkapnya.

Dari pengakuannya, terpihat Moelyani lebih mengandalkan pada partai Islam yang menganggap dirinya layak diusung sebagai bakal cawabup. Bahkan dia siap bekerja sama dengan bupati untuk memajukan Demak.

Sementara, Rizkon Malik masih malu-malu untuk bicara banyak. Namun dia sempat mengaku sudah bertemu dengan beberapa elit pengurus partai pengusung termasuk dengan PKB. Dia memang berniat ingin mewarnai pembangunan di Kota Wali.  (swi/15)

DPP PKS Latih Relawan Perempuan

Bandung – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) memanfaatkan awal tahun 2012 ini sebagai momentum penguatan sumberdaya manusia (SDM) relawannya dengan menggelar Training For Trainer (TFT) Nasional Penggerak Relawan Perempuan di Madani Leadership Center, Lembang Bandung akhir pekan lalu. Kegiatan yang dihelat salah satu organ PKS, Barisan Putri Keadilan (Santika) itu bertujuan menyiapkan SDM instruktur yang andal dari kalangan perempuan.

“Kami ingin mencetak kader-kader penggerak yang peduli persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Relawan yang berkarakter, siaga, peduli, siap bekerja tanpa meninggalkan fitrah sebagai perempuan“, ujar Ketua Departemen Kepanduan DPP PKS Cahya Zailani.

Lebih lanjut Cahya mengatakan, membantu masyarakat, dan peduli terhadap lingkungan dan kemanusiaan merupakan tradisi yang sudah mengakar di PKS. Untuk menjaga keberlangsungan tradisi yang baik tersebut, dibutuhkan pembaruan SDM secara berkesinambungan, terutama yang sigap bergerak di lapangan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan atau utusan dari 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, kecuali Papua Barat dan Bangka Belitung. Semua Peserta sangat antusias dalam mengikuti semua materi yang ada, karena semua materi yang di isi oleh para pakar dibidangnya contohnya pemateri dari BSMI, Relawan Indonesia, Lembaga Pengembangan Diri Trusco, Pakar bidang Pengelolaan Sampah, serta Akademisi dari ITB dan Unpad.

“Kami juga membekali para relawan kemampuan jurnalistik dan fotografi agar setiap kegiatan bisa dipublikasikan guna menggugah banyak pihak ikut serta dalam kepedulian,” pungkas Cahya.

Herlini: Data Ulang PJTKI, Tidak tegas PJTKI ilegal

Senayan (10/01) Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kepri Herlini Amran meminta Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi (Kemenakertrans) dan BNP2TKI melakukan pendataan ulang  terhadap keberadaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Seluruh Indonesia sebelum moratorium pengiriman TKI ke luar negri kembali di buka. Proses pendataan ulang ini sebagai bentuk antisipasi dari maraknya PJTKI ilegal yang belum resmi teregristasi sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja resmi yang harus segera di tindak tegas tanpa toleransi oleh Pemerintah.

Menurut Herlini, “Selama ini banyak Tenaga kerja asal Indonesia yang sering mendapat perlakuan biadab dari majikan tempatnya bekerja di luar negeri, Namun jarang sekali dari PJTKI yang mengaku bertanggungjawab contoh kasus seperti Kasus Ruyati TKI yang dipacung 18 Juni 2011 karena terjadi pemalsuan dokumen.”

Menurut Herlini, “Banyaknya TKI terlantar tak bisa dilepaskan dari proses pembinaan ,pengawasan program dan penempatan TKI ke luar negeri yang selama ini tidak sesuai prosedur.”

Herlini menyarankan, “Pemerintah dapat mengadopsi Konsep PJTKI dari negara Filipina. Seperti melarang kelibatkan unsur pemerintah/pejabat dalam bisnis PJTIK Swasta, s meneterapkan Hukuman berlapis kepada pejabat yang melanggar atauran tersebut hingga keturunannya, serta membekukan PJTKI serta pembekuan PJTKI swasta yang bermasalah.”

Herlini berharap, “Jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan dengan tenaga kerja yang disalurkannya, pemerintah tinggal mengakses data valid dari PJTKI yang bersangkutan. Selama ini kan kita kesulitan dalam menangani tenaga kerja yang mendapat permasalahan di luar negeri salah satunya terkait data.”

Herlini menambahkan, “Usaha jasa TKI itu tidak hanya menyangkut masalah bisnis murni, akan tetapi terkait juga terkait sosial juga. Sering kali PJTKI justru abai terkait masalah sosial. TKI yang sudah ditempatkan harus dijaga keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak hingga kembali ke tanah air.”

Anggota Dewan dari dapil Kepri menghimbau, “Jangan sampai ada lagi PJTKI ilegal yang tetap memaksa berangkatkan calon TKI ke luar negri, jangan hanya memikirkan keuntungan yang bisa diraih  saja tanpa memikirkan nasib para buruh migran yang bekerja di luar negeri.”

Dari data BNP2TKI saat ini jumlah PJTKI tidak kurang 570 PJTKI yang beroperasi, dan 350 PJTKI diantaranya mengirimkan TKI ke Timur Tengah.

Tata Kelola Pendidikan Tinggi Harus Diperbaiki

Written By tonitok on Kamis | 23:55

Jakarta (5/1)- Mobil hasil rakitan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 2 Solo harus menjadi cambuk bagi perguruan tinggi dan lembaga riset milik negara. Hal itu dikatakan anggota  Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani usai rapat paripurna.

Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi perguruan tinggi dan lembaga riset untuk menciptakan inovasi-inovasi produk. Ditengah minimnya dana dan peralatan, SMK Negeri 2 Solo bisa merakit mobil, seharusnya perguruan tinggi dan lembaga riset bisa lebih dari itu.

“ITB, UI, UGM, ITS dan perguruan tinggi lainnya bisa termotivasi dengan kemampuan anak-anak SMK itu. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan lembaga riset. Kita akui, dana riset masih rendah, tapi jangan selalu menjadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk tidak  berkreasi,” kata Rohmani.

Ia menambahkan sisetem dan tata kelola pendidikan tinggi yang memicu rendahnya inovasi dan kreasi para mahasiswa. Sistem pendidikan tinggi yang ada sekarang mendorong mahasiswa untuk cepat menyelesaikan kuliahnya. Tanpa berpikir skill apa yang diperoleh. Ia menegaskan ini bukan kesahalan mahasiswa tetapi manajemen pendidikan tinggi yang melahirkan kondisi seperti ini.

Untuk itu Rohmani berharap Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera menata ulang tata kelola pendidikan tinggi. “Salah satu karakter pendidikan tinggi adalah semangat riset. Ini yang hilang dari perguruan tinggi. Saya berharap kultur riset ini harus dihidupkan kembali,” kata Rohmani.

Rohmani mengingatkan kemajuan Indonesia ada di tangan perguruan tinggi. Kerena institusi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan daya saing negeri ini. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera membuat cetak biru pendidikan tinggi 50 tahun kedepan.

Pencabutan Perda Miras Dorong Kriminalitas & Dekadensi Moral Anak Bangsa


Jakarta (10/1/2012). Sangat disayangkan jika di tengah upaya bersama menyemai moralitas anak bangsa muncul berita pembatalan perda tentang minuman keras (perda miras) di sejumlah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. “Kalau benar, ini sesuatu yang ironis karena benyak kasus kriminalitas di tengah-tengah masyarakat selalu ada kaitannya atau dipicu oleh minuman keras,” kata Jazuli Juwaini, anggota Komisi VIII DPR RI.

“Minuman keras jelas madhorotnya, tidak ada manfaatnya. Sehingga ketika satu daerah membuat perda pembatasan peredaran minuman beralkohol tersebut, kita harus melihat spiritnya untuk menjaga kebaikan moral masyarakat khususnya anak-anak kita,” lanjut politisi PKS asal Banten ini.

Jazuli mengatakan seharusnya Mendagri memperhatikan semangat dan kearifan lokal masyarakat tersebut sehingga dalam evaluasinya terhadap sejumlah Perda Miras dapat lebih jernih dan konstruktif. “Apalagi perda ini termasuk sensitif di tengah-tengah masyarakat kita yang agamis. Hampir seluruh masyarakat dipastikan mendukung perda semacam ini karena dampaknya bagi perbaikan masyarakat. Karena itu seharusnya mendagri berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan evaluasi,” kata Jazuli.

Dalam sejumlah pemberitaan, Perda Miras yang dicabut oleh Mendagri antara lain Perda No 7 tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda No 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda No 11 tahun 2010 di Kota Bandung.

“Lalu apa alasan mendagri menertibkan dan membatalkan perda-perda tersebut?,” tanya Jazuli. “Oleh karena itu mendagri harus menjelaskan sebaik-baiknya untuk menjernihkan permasalahannya agar isu ini tidak berkembang menjadi kontraproduktif seolah-olah pemerintah mendukung peredaran miras di tengah-tengah masyarakat,” saran Ketua DPP PKS ini.

Iklan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Written By tonitok on Selasa | 12:11

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Dana Iklan PKS 10 Persen dari Gerindra

VIVAnews - Dana iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak sebesar yang dimiliki Partai Gerindra. Kendati demikian, PKS telah menyiapkan dana tambahan untuk kampanye sampai pemilu selesai.

Berapa dana iklan kampanye PKS? "10 persennya dari iklan Gerindra. Jadi dari 20 Januari sampai sekarang baru sekitar Rp 14 miliar," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di sela-sela diskusi Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia di gedung Graha Niaga Sudirman, Jakarta, Kamis 12 Maret 2009.

Kendati tidak sebesar yang dimiliki Gerindra, PKS tetap yakin dana yang ada cukup efektif untuk kampanye partai menjelang Pemilu. Dana iklan kampanye yang tersedia di PKS sendiri, menurut Anis, tidak untuk mengejar efek awareness.

"Kami sediakan sampai akhir, sekitar Rp 12 miliar lagi. Gerindra kan perlu mengejar efek awarenessnya, kami tidak. Lagian kalau kita punya dana sebesar itu, tidak akan kita hamburkan untuk iklan," ujar dia. Maka dari itu, PKS tidak akan fokus mengandalkan iklan kampanye di media. PKS lebih mengejar kampanye lewat aksi di lapangan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, Partai Gerindra memiliki saldo rekening sebesar Rp 15,695 miliar dan PKS Rp 5,2 miliar. Tetapi dalam belanja iklan kampanye, Gerindra disebut-sebut telah menghabiskan Rp 46 miliar lebih.
• VIVAnews

Iklan-iklan PKS tersebut antara lain:





















 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS BANJARSARI GAJAH DEMAK - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger